Jakarta – Robohnya jembatan Kartanegara di Kalimantan Timur tepatnya di Sungai Mahakam, di Duga oleh Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR RI, merupakan kelalaian aparat pemerintah daerah. Hal tersebut dikarenakan, saat proses perbaikan jembatan yang dilakukan oleh pemerintah beberapa waktu yang lalu sama sekali tidak menutup akses jembatan sehingga kendaraan dapat lalulalang melintasi jembatan tersebut. Sementara jembatan yang sedang diperbaiki tersebut belum siap untuk menahan beban berat kendaraan.
Dikatakan oleh Marwan jafar secara tegas robohnya jembatan tersebut dikarenakan adanya unsure kelalaian pemerintah yang dalam perbaikan jembatan tersebut perencanaannya tidak matang sehingga terjadi musibah tersebut.
“Ini jelas ada unsur kelalaian,” jelas Ketua Fraksi PKB, Marwan Ja’far.
Marwan juga mengatakan, hal ini dinilainya bermula dari perencanaan yang tidak matang dari pihak pemerintah daerah dan kontraktor selaku pelaksana perbaikan jembatan.
Lebih lanjut Marwan juga menyatakan, seharusnya antara pihak kontraktor dengan pemerintah harus ada komunikasi yang inheren. Kontraktor bertugas memperbaiki jembatan. Sedangkan pemerintah dapat berunding dengan Polri untuk melakukan rekayasa lalu lintas. Sehingga akses untuk menuju jembatan dapat dialihkan. Untuk kendaraan yang seharusnya melewati jembatan untuk sementara waktu dapat melalui jalur alternatif.
“Yang terjadi di lapangan tidak seperti itu,” jelasnya. Kendaraan bermotor tetap saja melewati jembatan, padahal masih dalam tahap perbaikan," kata Marwan.
Terkait dengan Runtuhnya Jembatan tersebut Marwan menegaskan agar Polri perlu melakukan penyelidikan yang mendalam. Pihak kontraktor dan pemerintah daerah dalam hal ini perlu dimintai keterangan untuk mengetahui kronologis dan siapa saja yang berkecimpung secara langsung dalam penanganan proyek perbaikan jembatan tersebut.(lie berbagai sumber)
Dikatakan oleh Marwan jafar secara tegas robohnya jembatan tersebut dikarenakan adanya unsure kelalaian pemerintah yang dalam perbaikan jembatan tersebut perencanaannya tidak matang sehingga terjadi musibah tersebut.
“Ini jelas ada unsur kelalaian,” jelas Ketua Fraksi PKB, Marwan Ja’far.
Marwan juga mengatakan, hal ini dinilainya bermula dari perencanaan yang tidak matang dari pihak pemerintah daerah dan kontraktor selaku pelaksana perbaikan jembatan.
Lebih lanjut Marwan juga menyatakan, seharusnya antara pihak kontraktor dengan pemerintah harus ada komunikasi yang inheren. Kontraktor bertugas memperbaiki jembatan. Sedangkan pemerintah dapat berunding dengan Polri untuk melakukan rekayasa lalu lintas. Sehingga akses untuk menuju jembatan dapat dialihkan. Untuk kendaraan yang seharusnya melewati jembatan untuk sementara waktu dapat melalui jalur alternatif.
“Yang terjadi di lapangan tidak seperti itu,” jelasnya. Kendaraan bermotor tetap saja melewati jembatan, padahal masih dalam tahap perbaikan," kata Marwan.
Terkait dengan Runtuhnya Jembatan tersebut Marwan menegaskan agar Polri perlu melakukan penyelidikan yang mendalam. Pihak kontraktor dan pemerintah daerah dalam hal ini perlu dimintai keterangan untuk mengetahui kronologis dan siapa saja yang berkecimpung secara langsung dalam penanganan proyek perbaikan jembatan tersebut.(lie berbagai sumber)
sumber : http://www.dpp.pkb.or.id/
